Maraknya penyalahgunaan area publik untuk kepentingan bisnis itu mengusik kalangan akademisi Solo. Prof. Andrik Purwarsito, guru besar FISIP UNS, sepakat Pemkot Surakarta yang harus bertanggung jawab dalam perampasan area publik tersebut. ”Pemkot tidak bisa lari. Karena ini bukti Pemkot setengah hati dalam menjalankan tugas dan mengawasi jalannya pembangunan,” katanya.
Ia menilai, dalam merencanakan pembangunan, Pemkot sudah salah sejak awal. Karena hampir seluruh bentuk kebijakan yang terkait tata kota dan pengembangan ruang wilayah Kota Solo, mengarah ke bentuk kota metropolitan.
Ia berpendapat, dalam merencanakan pembangunan, Pemkot semestinya berpijak pada konsep kota agraris, di mana kelestarian alam dan peninggalan cagar budaya menjadi fokus utama pengembangan kota. Konsep seperti itu, kata dia, pernah dilakukan pemerintahan Paku Buwono X, raja Keraton Surakarta.”Di situ ada tempat hiburan, pusat bisnis dan perbelanjaan, tapi tidak merusak atmosfer budaya dan kelestarian alam seperti sekarang ini. Karena pendekatannya adalah konsep agraris bukan metropolitan. Saya pernah menyarankan ini kepada Jokowi,” ujarnya.
Andrik menyoroti, banyak bangunan di Kota Solo yang sebenarnya tidak pas dengan fungsinya, seperti city walk. Menurutnya, konsep pembangunan city walk hanya sekadar diadopsi dari manca negara, yang belum tentu sesuai dengan kebiasaan dan karakter warga Solo. ”Solo itu punya ikon transportasi tradisional seperti becak, dan dokar, yang harusnya jangan digusur tetapi dibikinkan jalur khusus. Saya kira itu lebih pas dari pada city walk di mana mayoritas warga Solo bukan tipe pejalan kaki seperti di Jepang, Singapura, dan Eropa,” paparnya.
Deniawan Tommy Chandra Wijaya
Senin, 26 Juli 2010
Konsep Pembangunan Sudah Salah Sejak Awal
Diposting oleh Komunitas Advokat Muda di 00.41
Senin, 26 Juli 2010
Konsep Pembangunan Sudah Salah Sejak Awal
Maraknya penyalahgunaan area publik untuk kepentingan bisnis itu mengusik kalangan akademisi Solo. Prof. Andrik Purwarsito, guru besar FISIP UNS, sepakat Pemkot Surakarta yang harus bertanggung jawab dalam perampasan area publik tersebut. ”Pemkot tidak bisa lari. Karena ini bukti Pemkot setengah hati dalam menjalankan tugas dan mengawasi jalannya pembangunan,” katanya.
Ia menilai, dalam merencanakan pembangunan, Pemkot sudah salah sejak awal. Karena hampir seluruh bentuk kebijakan yang terkait tata kota dan pengembangan ruang wilayah Kota Solo, mengarah ke bentuk kota metropolitan.
Ia berpendapat, dalam merencanakan pembangunan, Pemkot semestinya berpijak pada konsep kota agraris, di mana kelestarian alam dan peninggalan cagar budaya menjadi fokus utama pengembangan kota. Konsep seperti itu, kata dia, pernah dilakukan pemerintahan Paku Buwono X, raja Keraton Surakarta.”Di situ ada tempat hiburan, pusat bisnis dan perbelanjaan, tapi tidak merusak atmosfer budaya dan kelestarian alam seperti sekarang ini. Karena pendekatannya adalah konsep agraris bukan metropolitan. Saya pernah menyarankan ini kepada Jokowi,” ujarnya.
Andrik menyoroti, banyak bangunan di Kota Solo yang sebenarnya tidak pas dengan fungsinya, seperti city walk. Menurutnya, konsep pembangunan city walk hanya sekadar diadopsi dari manca negara, yang belum tentu sesuai dengan kebiasaan dan karakter warga Solo. ”Solo itu punya ikon transportasi tradisional seperti becak, dan dokar, yang harusnya jangan digusur tetapi dibikinkan jalur khusus. Saya kira itu lebih pas dari pada city walk di mana mayoritas warga Solo bukan tipe pejalan kaki seperti di Jepang, Singapura, dan Eropa,” paparnya.
Deniawan Tommy Chandra Wijaya
0 komentar:
Posting Komentar